Discover and read the best of Twitter Threads about #BersihkanIndonesia
Most recents (13)
Warga Wadas Protes,
Surat Sakti Dirjen ESDM soal Tambang Andesit
Kamis, 24 Februari 2022, tiga warga Wadas bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia melakukan aksi protes damai di depan kantor Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral.
Surat Sakti Dirjen ESDM soal Tambang Andesit
Kamis, 24 Februari 2022, tiga warga Wadas bersama organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan #BersihkanIndonesia melakukan aksi protes damai di depan kantor Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral.
Aksi protes atas kebijakan pemerintah yang kini marak di sejumlah daerah termasuk warga Wadas ini menjadi tantangan bagi kredibilitas pemerintah yang tengah sibuk menyiapkan perhelatan pertemuan G20.
Warga Wadas menyerahkan surat keberatan dan protes atas tindakan Kementerian ESDM yang menerbitkan surat bernomor T-178/MB.04/DJB.M/2021 tertanggal 28 Juli 2021 atas nama Dirjen Minerba, Ridwan Djamaluddin.
MENDANAI KIAMAT: PERAN BANK DALAM KRISIS IKLIM
Saksikan Instagram Live Bersihkan Indonesia hari ini
đź—“ Rabu, 23 Februari 2022
⏰ Pukul 19.00 WIB
đź“ŤInstagram Live
Saksikan Instagram Live Bersihkan Indonesia hari ini
đź—“ Rabu, 23 Februari 2022
⏰ Pukul 19.00 WIB
đź“ŤInstagram Live
Menjawab pertanyaan:
âť“Kenapa mendesak bank, bukan perusahaan tambang?
âť“Memangnya apa peran bank terhadap pengendalian krisis iklim?
âť“Lalu solusi apa yang seharusnya dilakukan bank?
âť“Kenapa mendesak bank, bukan perusahaan tambang?
âť“Memangnya apa peran bank terhadap pengendalian krisis iklim?
âť“Lalu solusi apa yang seharusnya dilakukan bank?
Bersama Andri Prasetiyo @TrendAsia_Org, Melissa Kowara @partai_hijau, Binbin Mariana @market_forces, dan Moderator Adhityani Putri @CerahID
"Sebenarnya masih terdapat mitos-mitos yang menyatakan bahwa kalau keterbukaan informasi diberikan dapat menyebabkan investasi menurun, kegaduhan, dan lain-lain."
–Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional @PWYP_Indonesia
#BersihkanIndonesia
–Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional @PWYP_Indonesia
#BersihkanIndonesia
Kajian membuktikan mitos tersebut sudah terbantahkan. Berbagai kasus di negara lain, keterbukaan kontrak justru menimbulkan peningkatan investasi, tidak mengganggu perekonomian, bahkan mengurangi potensi konflik Tidak ada alasan lagi bagi @KementerianESDM untuk tidak membuka data
Terlebih Indonesia menjadi salah satu negara pelaksana Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Sejak tahun 2019, negara tergabung memiliki kewajiban untuk membuka kontrak karya dan PKP2B termasuk berupa izin usaha pertambangan.
–Aryanto Nugroho, @PWYP_Indonesia
–Aryanto Nugroho, @PWYP_Indonesia
Perlu diwaspadai bahwa ada beberapa hal yang mungkin menjadi tantangan: kemungkinan diajukannya keberatan yang berpotensi dimenangkan.
–Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Hukum @jentera
–Bivitri Susanti, Dosen Sekolah Tinggi Hukum @jentera
Putusan ini memberikan argumentasi yang sangat kuat bagi gerakan di lingkup lingkungan, khususnya kontrak-kontrak bisnis terkait pertambangan. Operasi pertambangan ini urusan publik karena akan berdampak pada berbagai hal, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan
–Bivitri S
–Bivitri S
Secara hukum, @KIPusat tidak menggunakan putusan-putusan terhadulu yang berlaku dalam membangun argumentasi mereka untuk suatu kasus. Sehingga yurisprudensi tidak digunakan secara serta, melainkan harus diangkat oleh kuasa hukum.
–Bivitri Susanti, @jentera
#BersihkanIndonesia
–Bivitri Susanti, @jentera
#BersihkanIndonesia
Sebenarnya sudah ada yurisprudensi, baik untuk kontrak karya maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) seharusnya terbuka untuk publik. Namun kenyataannya harus menjalani sengketa kembali untuk dibuka.
–Muhammad Jamil, Kuasa Hukum Penggugat
–Muhammad Jamil, Kuasa Hukum Penggugat
Tetapi pada tahun 2018-2019, @KementerianESDM mengeluarkan sebuah keputusan yang menyatakan bahwa kontrak karya dan PKP2B menjadi informasi yang dikecualikan, sehingga proses sengketa harus kami tempuh lagi. Semestinya kami tidak perlu meminta, maka prosesnya pun nmenjadi panjang
Hak atas informasi padahal dijamin oleh deklarasi umum hak asasi manusia dan hak sipil politik, konstitusi, dan undang-undang HAM. Bahkan undang-undang sektoralnya sendiripada UU Minerba (Cipta Kerja) tidak mengubah hak masyarakat atas informasi publik.
–Muhammad Jamil
–Muhammad Jamil
Telah berlangsung!
Diskusi Media
“Rakyat Menang! Implikasi Putusan Gugatan Informasi Terhadap Masa Depan Industri Batu Bara”
Diskusi Media
“Rakyat Menang! Implikasi Putusan Gugatan Informasi Terhadap Masa Depan Industri Batu Bara”
Dengan Narasumber:
đź—ŁPradarma Rupang, @jatamkaltim
đź—ŁSerli Siahaan, Warga Penggugat Kontrak
đź—ŁMuhammad Jamil, Kuasa Hukum Penggugat
đź—ŁBivitri Susanti, @jentera
đź—ŁAryanto Nugroho, Koor Nasional @PWYP_Indonesia
Dimoderatori oleh
👤Ahmad Ashov Birry, Koor #BersihkanIndonesia
đź—ŁPradarma Rupang, @jatamkaltim
đź—ŁSerli Siahaan, Warga Penggugat Kontrak
đź—ŁMuhammad Jamil, Kuasa Hukum Penggugat
đź—ŁBivitri Susanti, @jentera
đź—ŁAryanto Nugroho, Koor Nasional @PWYP_Indonesia
Dimoderatori oleh
👤Ahmad Ashov Birry, Koor #BersihkanIndonesia
Gabung dalam Diskusi Media melalui Live Youtube:
KPK DISANDERA, JOKOWI TUTUP MATA, OLIGARKI MINERBA PESTA PORA
Inilah yang terjadi di negeri ini pada saat pandemi Covid-19 belum juga reda.
Kalimat ini sungguh nyata di mata, melihat pemerintah yang terus membiarkan oligarki minerba mengepul rupiah di Indonesia.
Kalimat ini sungguh nyata di mata, melihat pemerintah yang terus membiarkan oligarki minerba mengepul rupiah di Indonesia.
"Kongkalikong" diramu menjadi hukum sepihak: merevisi UU Minerba, UU KPK, ditambah dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
TWK yang melanggar HAM adalah babak akhir pelemahan KPK: melepas puluhan penyidik dan penyelidik senior yang mengetahui garis kasus korupsi besar di Indonesia.
TWK yang melanggar HAM adalah babak akhir pelemahan KPK: melepas puluhan penyidik dan penyelidik senior yang mengetahui garis kasus korupsi besar di Indonesia.
Hadiah Ulang Tahun Dari Menteri BUMN untuk Kakak…
—A Thread—
—A Thread—
Sekitar sebulan lalu, Adaro mengumumkan bahwa mereka mengincar pinjaman sindikasi perbankan senilai USD 400 juta untuk melunasi saldo pinjaman terutang milik Adaro Indonesia yang jatuh tempo pada Agustus 2021.
market.bisnis.com/read/20210419/…
market.bisnis.com/read/20210419/…
Mulanya mereka tidak membeberkan bank apa saja yang terlibat untuk memberikan pinjaman sindikasi senilai USD 400 juta ini. Eh ternyata, ada belasan bank yang terlibat dan 3 di antaranya merupakan bank BUMN: BNI, Mandiri, dan BRI.
Sejarah Indonesia mencatat, 2019 lalu, ribuan orang turun ke jalan menuntut Presiden @jokowi membatalkan Revisi UU KPK. Rakyat pun gugur pada saat aksi, ribuan orang ditangkap oleh aparat.
#ReformasiDikorupsi
#MosiTidakPercaya
#BersihkanIndonesia
#ReformasiDikorupsi
#MosiTidakPercaya
#BersihkanIndonesia
Padahal ada kesempatan bagi Jokowi untuk memberi terang Indonesia keluar dari kegelapan korupsi.
“Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus sopan santun dalam ketatanegaraan,” kata Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com
“Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus sopan santun dalam ketatanegaraan,” kata Jokowi seperti dikutip dari Kompas.com
Rentetan pernyataan kental rasa klise muncul kembali saat pelantikan Ketua KPK yang baru.
Netizen udah pada tahu ya, kalau Omnibus Law ini disahkannya secepat kilat kayak larinya si-Flash. Gak cuma cepet, DPR & Pemerintah juga bahasnya kudu sampe larut malem, di hotel mewah,sembunyi2, dan abai sama saran publik yang sejak awal udah menolak keras.
#CabutOmnibusLaw
#CabutOmnibusLaw
Pas sudah disahkan, eh.. banyak drama pula soal drafnya. Bayangin ya, udah diketuk palu, udah sah, tapi naskah yang sah itu yang mana juga gak jelas. Gonta-ganti mulu kayak skripsi. Makin lah curiga. Ya gaaak?
#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki
#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki
Itu sebabnya, koalisi #BersihkanIndonesia dan @fraksirakyat gercep memeriksa segala tumpukan "udang di balik batu" terkait Omnibus Law ini.
#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki
#CabutOmnibusLaw
#MosiTidakPercaya
#KitabHukumOligarki
SIDANG RAKYAT hari pertama telah usai, berikut pandangan para warga dan aktivis dari berbagai daerah terkait UU Minerba yang disahkan @DPR_RI.
#BersihkanIndonesia #GugatUUMinerba #SidangRakyat
#BersihkanIndonesia #GugatUUMinerba #SidangRakyat
Sidang Rakyat?
Iya. Rakyat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung, tanpa diwakili.
Ribuan warga ini tengah bersolidaritas antar warga pulau, lalu mengabarkan kepada dunia betapa 575 anggota @DPR_RI yang digaji dari uang rakyat itu tak berguna.
Iya. Rakyat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung, tanpa diwakili.
Ribuan warga ini tengah bersolidaritas antar warga pulau, lalu mengabarkan kepada dunia betapa 575 anggota @DPR_RI yang digaji dari uang rakyat itu tak berguna.
Kabarkan juga ke dunia, bahwa di saat demokrasi Indonesia tengah dikendalikan oligarki, ada rakyat yang sedang melawan. Bersama-sama!
[KABARKAN SELURUH WARGA]
575 anggota @DPR_RI dan Pemerintah tak bisa diharapkan. Maka, solidaritas antar warga kampung, pulau per pulau, penting dan mendesak digalakkan.
Bersama warga di area lingkar tambang, Sidang Rakyat ini digelar terbuka - tidak tertutup, apalagi senyap!
575 anggota @DPR_RI dan Pemerintah tak bisa diharapkan. Maka, solidaritas antar warga kampung, pulau per pulau, penting dan mendesak digalakkan.
Bersama warga di area lingkar tambang, Sidang Rakyat ini digelar terbuka - tidak tertutup, apalagi senyap!
12 Mei 2020, @DPR_RI mengesahkan UU Minerba di gedung parlemen. Gedung yang pernah diduduki oleh mahasiswa kala menumbangkan Orde Baru.
UU Minerba dibahas secara terburu-buru dan tanpa keterlibatan rakyat. Naskah Akademis juga tak jelas.
UU Minerba dibahas secara terburu-buru dan tanpa keterlibatan rakyat. Naskah Akademis juga tak jelas.
Rakyat memang tak bisa beraksi di senayan karena saling menjaga rakyat lain di masa pandemi Covid-19. Namun, bukan berarti tak bisa bersuara. Ini saatnya kita merapatkan barisan.
Di saat kebanyakan rakyat memilih di rumah saja, dan para dokter dan tenaga medis bekerja keras mengatasi pandemi covid-19, para wakil rakyat malam terus membahas #OmnibusLaw.
#AtasiVirusCabutOmnibus
#BersihkanIndonesia
#AtasiVirusCabutOmnibus
#BersihkanIndonesia
Rancangan undang-undang ini -- jika Anda telah membaca -- jelas sekali memuat kepentingan oligarki ekonomi-politik, tak berpihak pada (keselamatan) rakyat dan lingkungan.
#AtasiVirusCabutOmnibus
#BersihkanIndonesia
#AtasiVirusCabutOmnibus
#BersihkanIndonesia
Jadi, klaim pemerintah bahwa RUU Omnibus Law untuk mendorong penciptaan lapangan kerja itu menyesatkan.
Selama 2010-2016, misalnya, meski investasi naik 300%, tapi serapan tenaga kerja turun 50%.
Jadi, #OmnibusLaw itu utk kepentingan siapa dikebut?
#AtasiVirusCabutOmnibus
Selama 2010-2016, misalnya, meski investasi naik 300%, tapi serapan tenaga kerja turun 50%.
Jadi, #OmnibusLaw itu utk kepentingan siapa dikebut?
#AtasiVirusCabutOmnibus
